UU Larang Konten LGBTQ Disahkan Parlemen Hungaria

UU Larang Konten LGBTQ Disahkan Parlemen Hungaria

Parlemen Hongaria Sahkan UU Anti-LGBT, Larang Penyebaran Konten yang  Promosikan Homoseksualitas - Tribunnews.com Mobile

UU Larang Konten LGBTQ Disahkan Parlemen Hungaria – LGBT atau GLBT adalah akronim dari “lesbian, gay, biseksual, dan transgender”. Istilah ini di gunakan semenjak tahun 1990-an dan menggantikan frasa “komunitas gay” karena istilah ini lebih mewakili kelompok-kelompok yang telah di sebutkan. Akronim ini di buat dengan tujuan untuk menekankan keanekaragaman “budaya yang berdasarkan identitas seksualitas dan gender”. Kadang-kadang istilah LGBT di gunakan untuk semua orang yang tidak heteroseksual, bukan hanya homoseksual, biseksual, atau transgender.

Maka dari itu, sering kali huruf Q di tambahkan agar queer dan orang-orang yang masih mempertanyakan identitas seksual mereka juga terwakili (contoh. “LGBTQ” atau “GLBTQ”, tercatat semenjak tahun 1996). Istilah LGBT sangat banyak di gunakan untuk penunjukkan diri. Istilah ini juga di gunakan oleh mayoritas komunitas dan media yang berbasis identitas seksualitas dan gender di Amerika Serikat dan beberapa negara berbahasa Inggris lainnya

Parlemen Hungaria mengesahkan undang-undang yang melarang penyebaran konten bernuansa homoseksualitas dan transgender di sekolah. Kebijakan itu tetap disahkan meski menuai kritik dari kelompok hak asasi manusia dan partai oposisi.

Perdana Menteri Viktor Orban telah mengeluarkan sederet kebijakan kontroversi demi mendulang popularitas jelang pemilihan tahun depan, seperti kebijakan yang mendiskreditkan LGBTQ (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Queer) dan imigran. Dampaknya adalah polaritas di Hungaria semakin jelas.

1. Terjadi pro-kontra di kalangan masyarakat
Parlemen Hungaria Sahkan UU Larang Penyebaran Konten LGBTQ di Sekolah

Partai Fidesz, pengusung Orban yang mempromosikan agenda Kristen konservatif, selain mengusulkan regulasi anti-LGBTQ, juga mengajukan rancangan undang-undang (RUU) yang memberatkan pelaku kejahatan pedofilia. Hal itu menyebabkan oposisi semakin sulit untuk menentangnya. Di sisi lain, para kritikus geram karena banyak yang menyatukan perkara pedofilia dengan masalah LGBTQ. Unjuk rasa berlangsung di luar parlemen pada Senin (14/6/2021) menolak Fraksi Fidesz untuk menarik RUU tersebut. Anggota parlemen Fidesz sangat mendukung undang-undang tersebut, sebaliknya partai oposisi sayap kiri memboikot pemungutan suara.

2. Apa saja konsekuensinya?
17-5-2004: Pernikahan Sesama Jenis Pertama di AS Digelar, Diikuti 77  Pasangan - Global Liputan6.com

UU tersebut melarang penyebaran konten yang mempromosikan perubahan gender atau homoseksualitas di hadapan anak-anak yang belum berusia 18 tahun. Pembatasan yang sama juga berlaku untuk iklan. Belied baru itu turut menetapkan daftar organisasi yang diizinkan untuk memberikan pendidikan tentang seks di sekolah.

3. Perlindungan terhadap anak di nilai hanya dalih untuk menyerang LGBTQ
Parlemen Hungaria Sahkan UU Larang Penyebaran Konten LGBTQ di Sekolah

Pernikahan sesama jenis tidak di akui di Hungaria dan hanya pasangan heteroseksual yang dapat mengadopsi anak secara sah. Orban telah mendefinisikan ulang pernikahan sebagai penyatuan antara pria dan wanita. Keluarga gay hanya boleh mengadopsi anak jika memperoleh izin dari pemerintah.   Law and Justice (PiS) partai konservatif Polandia yang sedang berkuasa, sekutu utama Fidesz di Uni Eropa, telah mengambil sikap kritis yang sama terhadap isu-isu LGBTQ. Budapest dan Warsawa berselisih dengan Uni Eropa atas beberapa reformasi konservatif mereka.

Pelapor Parlemen Eropa tentang situasi di Hungaria dan anggota parlemen dari Partai Hijau Gwendoline Delbos-Corfield mengecam UU tersebut. Menurut mereka, pemerintah telah menyalahgunakan dalih perlindungan anak sebagai alasan menyerang orang-orang LGBTQ.